JAKARTA — Pengesahan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) kembali menjadi perbincangan publik setelah sejumlah unggahan di media sosial mengaitkannya dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Namun berbagai pihak menilai narasi tersebut perlu dilihat secara lebih utuh. Sebab, pergerakan pasar keuangan dipengaruhi banyak faktor global maupun domestik yang jauh lebih kompleks dibandingkan hanya satu kebijakan atau regulasi tertentu.


*Pelemahan Rupiah dan IHSG Tidak Hanya Dipengaruhi UU P2SK*

Fluktuasi nilai tukar dan pasar saham merupakan fenomena yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kebijakan suku bunga global, kondisi geopolitik, arus modal asing, harga komoditas dunia, hingga sentimen investor terhadap ekonomi internasional.

Karena itu, mengaitkan pelemahan rupiah maupun koreksi IHSG semata-mata dengan pengesahan revisi UU P2SK dinilai tidak memiliki dasar yang kuat.

Bank Indonesia dalam berbagai publikasinya menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan memerlukan koordinasi lintas lembaga guna menghadapi risiko global yang semakin dinamis.

"Stabilitas sistem keuangan adalah kondisi sistem keuangan yang mampu berfungsi secara efektif dan efisien serta tetap mampu menghadapi guncangan yang berasal dari dalam maupun luar negeri," tulis Bank Indonesia dalam ikhtisar Stabilitas Sistem Keuangan.


*Fokus Utama Revisi UU P2SK adalah Penguatan Sistem Keuangan*

Pemerintah menegaskan revisi UU P2SK merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional.

Melalui regulasi ini, penguatan dilakukan terhadap tiga pilar utama sektor keuangan nasional, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa perubahan dalam UU P2SK diarahkan untuk menciptakan sektor keuangan yang lebih sehat, inklusif, kompetitif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan.

"Perubahan UU P2SK bertujuan memperkuat sektor keuangan agar lebih resilien, inklusif, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," demikian penjelasan Kementerian Keuangan.


*Cakup 17 Perubahan Strategis*


Revisi UU P2SK mencakup 17 perubahan penting yang menyentuh hampir seluruh aspek sektor keuangan nasional.


Beberapa di antaranya meliputi:


* Penguatan kelembagaan OJK, BI, dan LPS.

* Pengawasan aset kripto dan instrumen digital.

* Pengembangan bursa karbon.

* Penguatan industri perbankan dan perbankan syariah.

* Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

* Perlindungan pemegang polis asuransi.

* Pembentukan satgas pemberantasan pinjaman online ilegal dan judi online.

* Penguatan kewenangan penegakan hukum sektor jasa keuangan.

* Penanganan kredit bermasalah UMKM.

* Pengembangan pasar derivatif.

* Penguatan posisi Indonesia sebagai pusat keuangan regional.

Komisi XI DPR RI menyatakan perubahan tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum sekaligus meningkatkan daya saing sektor keuangan Indonesia.

"Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan efektivitas pengawasan sektor keuangan nasional," demikian keterangan yang disampaikan dalam pembahasan revisi UU P2SK.


*Isu Independensi Bank Indonesia Perlu Dilihat Secara Utuh*


Salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah dugaan berkurangnya independensi Bank Indonesia setelah revisi UU P2SK disahkan.

Namun sejumlah pengamat menilai substansi revisi tidak berfokus pada intervensi politik terhadap bank sentral, melainkan pada penguatan koordinasi antarotoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Regulasi tersebut juga mengatur peningkatan akuntabilitas dan integrasi pengawasan guna mempercepat respons terhadap potensi risiko sistemik.

Karena itu, pembacaan terhadap UU P2SK perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berdasarkan potongan pasal yang beredar di media sosial.


*Manfaat Langsung bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha*

Manfaat revisi UU P2SK tidak hanya dirasakan oleh industri keuangan, tetapi juga masyarakat luas.

Regulasi ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk perlindungan konsumen, pengawasan aset digital, penguatan industri perbankan dan asuransi, serta perluasan akses pembiayaan bagi UMKM.

Kepastian regulasi juga dinilai mampu meningkatkan kepercayaan investor sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, penguatan sektor keuangan menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga stabilitas nasional.


*Perkuat Ketahanan Hadapi Krisis*

Salah satu tujuan utama revisi UU P2SK adalah memastikan Indonesia memiliki sistem keuangan yang lebih tangguh dalam menghadapi potensi krisis di masa depan.

Melalui penguatan OJK, BI, dan LPS serta penyempurnaan mekanisme pengawasan risiko, pemerintah berharap sektor keuangan nasional mampu merespons tekanan global secara lebih efektif.

Dengan demikian, revisi UU P2SK tidak hanya berfungsi sebagai pembaruan regulasi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia, meningkatkan kepercayaan pasar, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.