Menurut dia, pendekatan tersebut akan membuat penyaluran program lebih tepat sasaran karena pemerintah daerah dinilai lebih memahami kondisi masyarakat di wilayahnya.
Amir mengatakan pemerintah daerah dapat melakukan inventarisasi secara rinci terhadap wilayah yang benar-benar membutuhkan bantuan.
"Pelaksanaan MBG ini paling bagus kalau dilimpahkan ke daerah. Kita lakukan inventarisasi saja. Daerah-daerah mana yang masyarakat miskin. Kan tidak semua kecamatan dan kelurahan miskin. Kalau dilimpahkan ke daerah, misalnya minimal ke tingkat kecamatan, bisa diketahui dengan jelas kelurahan mana yang menjadi prioritas," ujarnya.
Menurut Amir, pemetaan tersebut juga akan memudahkan penentuan lokasi dapur MBG. Apabila di wilayah sasaran tidak tersedia pihak yang mampu mengelola dapur, pelaksanaannya dapat memanfaatkan fasilitas di wilayah terdekat. "Kalau daerahnya miskin, ada tidak yang mau buka dapur di situ? Kalau tidak ada, ya pakai kelurahan tetangga. MBG kalau mau bagus memang harus ada pelimpahan ke daerah. Jangan sentralisasi," katanya.
Ia menilai pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan membawa perubahan signifikan apabila pola pengelolaan program masih dipusatkan di pemerintah pusat. "Masalahnya tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan ancam-ancaman. Masalahnya harus diselesaikan dengan penataan organisasi dan pengelolaannya disesuaikan dengan tatanan pemerintahan," ucap Amir.
Selain itu, Amir mendorong agar koperasi dan dapur yang terlibat dalam program MBG disesuaikan dengan potensi ekonomi di masing-masing daerah.
Ia mencontohkan koperasi pertanian, perikanan, maupun perkebunan sebaiknya memiliki identitas sesuai bidang usahanya sehingga dapat saling mendukung dalam rantai pasok bahan pangan. "Jangan semua koperasi diberi nama yang sama. Pakai identitasnya, misalnya koperasi pertanian Merah Putih, koperasi perikanan Merah Putih, atau koperasi perkebunan Merah Putih. Dengan begitu, koperasi pertanian bisa membeli ikan dari koperasi perikanan, dan koperasi perikanan membeli sayur dari koperasi pertanian. Siklus ekonomi itu bisa berjalan secara simultan," jelasnya.
Amir mengaku masih pesimistis terhadap efektivitas pengelolaan MBG apabila pendekatan sentralisasi tetap dipertahankan. Menurut dia, sasaran utama program seharusnya difokuskan kepada masyarakat miskin dengan perhitungan anggaran yang jelas.
"Dari aspek pengelolaan saya masih pesimis. Inventarisasinya tidak jelas. Sasaran MBG ini kan masyarakat miskin. Kalau masyarakat miskin sekitar 28 persen, maka alokasi anggarannya juga harus dihitung secara jelas seperti halnya anggaran pendidikan yang sudah diatur dalam undang-undang," katanya.
Ia menambahkan pemerintah juga perlu menghidupkan kembali penguatan kelembagaan masyarakat di tingkat desa sebagai penopang pelaksanaan program. Menurut Amir, pola seperti yang pernah diterapkan melalui Karang Taruna, PKK, dan berbagai lembaga desa pada masa lalu dapat menjadi acuan dalam memperkuat ketahanan sosial dan memastikan program MBG berjalan lebih efektif di tingkat akar rumput.
"Kekuatan masyarakat di bawah harus diperhatikan. Dulu ada Karang Taruna, PKK, dan berbagai kelembagaan desa yang diperkuat melalui kebijakan pemerintah. Pola seperti itu bisa menjadi bagian dari penguatan pelaksanaan MBG," pungkasnya. (Zat)
0Komentar