SUPIORI, PAPUA – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kampung Doubo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Papua, diarahkan untuk memperkuat sarana perikanan sekaligus membangun rantai usaha yang lebih terhubung dari nelayan hingga pasar.

Pengembangan kawasan tersebut menjadi relevan dengan tantangan ekonomi perikanan di wilayah kepulauan, terutama akses pasar dan biaya distribusi.

Sejumlah pemberitaan mengenai KNMP Doubo menyebut fasilitas yang disiapkan diharapkan membantu proses penanganan, penyimpanan, dan pemasaran hasil tangkapan agar lebih efisien.

Secara administratif, Doubo merupakan salah satu dari 10 kampung di Distrik Supiori Timur.

Dalam konteks usaha perikanan, jarak menuju pasar dan keterbatasan fasilitas pendukung menjadi faktor yang perlu diperhitungkan karena hasil tangkapan membutuhkan penanganan yang cepat agar mutu tetap terjaga.

Secara nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menempatkan KNMP sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

Program tersebut dirancang untuk mengintegrasikan kegiatan usaha perikanan dari hulu hingga hilir, sementara pembangunan KNMP 2026 direncanakan tersebar di 1.269 lokasi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya menyatakan pembangunan KNMP ditujukan untuk menyediakan sarana pendukung mulai dari aktivitas penangkapan, penyimpanan hasil tangkapan hingga pemasaran ikan. “Maka, program-program yang prioritas dipercepat, antara lain, pembangunan kampung nelayan yang akan dibangun 5.000 sampai akhir 2029 ini,” kata Zulkifli dalam rapat koordinasi di Jakarta, 15 September 2026.

Menurut Zulkifli, keterbatasan fasilitas dapat membuat nelayan harus segera menjual hasil tangkapan sebelum kualitasnya menurun. Karena itu, konsep KNMP mencakup sejumlah sarana pendukung, seperti tempat pelelangan, akses kapal, cold storage, bengkel, pabrik es, dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan.

Bagi Doubo, keterhubungan antar-fasilitas tersebut penting karena persoalan nelayan tidak berhenti setelah ikan ditangkap.

Hasil tangkapan membutuhkan tempat pendaratan, penanganan mutu, penyimpanan atau rantai dingin, pengumpulan, hingga jalur pemasaran.

Dengan demikian, fasilitas seperti pabrik es, cold storage, bengkel, tempat pendaratan, dan sarana distribusi perlu dipahami sebagai bagian dari satu ekosistem usaha, bukan fasilitas yang berdiri sendiri.

KKP juga mengembangkan konsep KNMP dengan pendekatan kluster.

Dalam pemberitaan mengenai Doubo, KNMP Hub disebut dirancang sebagai pusat konsolidasi dan pengolahan hasil perikanan, sedangkan KNMP Penyangga berfungsi sebagai lokasi pengumpulan hasil tangkapan dengan dukungan fasilitas pendaratan dan rantai dingin awal.

Hasil perikanan kemudian diarahkan terhubung dengan sentra logistik dan jalur distribusi menuju pasar regional maupun nasional.

Pada sisi pembangunan nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan target 1.269 KNMP pada 2026 masih dikejar. “Ya kita usahakan, kita masih punya waktu. Kita akan hitung. Satu pembangunan itu kan kira-kira sekitar butuh waktu tiga bulan,” ujar Trenggono pada 16 September 2026.

Percepatan tersebut menjadi bagian dari target lebih besar pembangunan 5.000 KNMP hingga akhir 2029.

KKP menyebut program tersebut dilaksanakan dengan pendekatan bottom-up melalui pelibatan masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

Pendekatan itu ditujukan agar pembangunan menyesuaikan kebutuhan dan potensi setiap wilayah.

Untuk Doubo, pelibatan masyarakat menjadi penting karena fasilitas yang dibangun pada akhirnya harus sesuai dengan aktivitas nelayan setempat dan dapat digunakan secara berkelanjutan.

Asesmen lokasi KNMP juga mencakup aspek sosial ekonomi, aktivitas perikanan, infrastruktur pendukung, utilitas, komitmen pemerintah daerah, potensi bisnis perikanan, hingga risiko bencana.

Pembangunan fisik karena itu bukan menjadi satu-satunya ukuran manfaat KNMP. Setelah fasilitas tersedia, pengelolaan, kelembagaan ekonomi masyarakat, akses pembeli, pencatatan hasil tangkapan, pengelolaan rantai dingin, serta konektivitas transportasi akan menjadi bagian penting agar sarana tersebut benar-benar berfungsi.

Dengan fasilitas yang lebih dekat dengan kawasan produksi, nelayan Doubo diharapkan memiliki lebih banyak pilihan dalam menangani dan memasarkan hasil tangkapan. Namun, keberadaan fasilitas tidak secara otomatis menentukan harga ikan.

Harga tetap dipengaruhi oleh pasokan dan permintaan, kualitas, jenis komoditas, musim penangkapan, serta kondisi pasar. ([MetroPapua News][2])

Dalam konteks tersebut, KNMP Doubo dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi pesisir yang menghubungkan produksi, penanganan hasil, penyimpanan, logistik, dan pemasaran.

Manfaat akhirnya akan sangat bergantung pada sejauh mana fasilitas tersebut dimanfaatkan masyarakat dan terhubung dengan pasar secara berkelanjutan.

Transparansi mengenai progres pembangunan juga menjadi penting.

Informasi mengenai tahapan pembangunan, fasilitas yang disiapkan, mekanisme pengelolaan, serta rencana operasional dapat membantu masyarakat memahami arah program sekaligus mempersiapkan keterlibatan mereka.

Dengan demikian, percepatan pembangunan KNMP Doubo tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur, tetapi berlanjut pada penguatan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir Supiori.