SORONG – Bagi nelayan di Sorong, Papua Barat Daya, perjalanan melaut bukan sekadar persoalan mencari ikan.

Biaya bahan bakar minyak (BBM), kebutuhan es untuk mempertahankan mutu hasil tangkapan, kondisi cuaca hingga kepastian harga ikan turut menentukan seberapa besar hasil ekonomi yang dapat dibawa pulang.

Gambaran tersebut disampaikan Lajusto, nelayan di Sorong.

Berdasarkan wawancara, ia dapat melaut selama lima hingga tujuh hari dengan jarak tempuh sekitar 90–95 mil untuk mencari ikan.

Dalam satu kali perjalanan, kebutuhan BBM yang digunakan Lajusto disebut dapat mencapai sekitar 400 liter.

Besarnya kebutuhan tersebut membuat biaya bahan bakar menjadi salah satu komponen penting dalam perhitungan usaha melaut, terlebih harga ikan tidak selalu berada pada tingkat yang sama.

Ketika hasil tangkapan banyak tetapi harga ikan turun, biaya operasional tetap harus ditanggung nelayan. Karena itu, kemudahan memperoleh BBM dengan mekanisme yang tepat menjadi bagian penting dalam mendukung perencanaan kegiatan penangkapan ikan.

*Akses BBM Jadi Perhatian dalam Pengembangan KNMP*1

Persoalan akses BBM tersebut sejalan dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memasukkan kemudahan memperoleh bahan bakar sebagai bagian dari pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Pada 3 Juli 2026, KKP menyatakan telah bersinergi dengan Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri dan PT Pertamina Patra Niaga untuk memastikan keamanan serta kemudahan akses BBM di titik-titik KNMP.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan KNMP tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik.

“Jadi program KNMP ini tidak hanya membangun fisik dan pemberdayaan nelayan semata, namun juga memastikan keamanan dan ketertiban kawasan serta kemudahan akses bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan,” ujar Lotharia Latif.

Dalam kerja sama tersebut, KKP berperan menyediakan data kebutuhan BBM nelayan, mengusulkan lokasi pembangunan SPBU Nelayan serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah mengenai kebutuhan BBM.

Sementara Pertamina Patra Niaga bertugas memastikan kesiapan mitra penyalur, memverifikasi kelayakan lokasi dan calon mitra, serta menjamin pasokan sesuai ketentuan dan kuota pemerintah.

Bagi nelayan yang melakukan perjalanan hingga beberapa hari dan membutuhkan ratusan liter BBM, ketersediaan bahan bakar menjadi bagian dari perhitungan dasar sebelum kapal meninggalkan pangkalan.

*Bukan Hanya BBM, Hasil Tangkapan Juga Perlu Dijaga*

Biaya melaut tidak berhenti ketika kapal mendapatkan ikan.

Hasil tangkapan juga harus dipertahankan mutunya sampai tiba di tempat pendaratan dan masuk ke rantai pemasaran.

Es menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menjaga ikan tetap dalam kondisi baik selama perjalanan. Semakin lama nelayan berada di laut, semakin penting pula penanganan hasil tangkapan agar kualitas ikan tidak cepat menurun.

Kondisi ini membuat fasilitas pendukung seperti penyediaan es, tempat pendaratan, penyimpanan dan rantai dingin memiliki keterkaitan dengan nilai ekonomi hasil tangkapan.

Dengan mutu ikan yang terjaga, nelayan memiliki peluang mempertahankan kualitas produk ketika hasil tangkapan dibawa untuk dipasarkan.

Namun, ketersediaan fasilitas tersebut tetap perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing lokasi.

Karena itu, pengembangan KNMP tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan bangunan.

Operasional fasilitas dan keterhubungannya dengan kegiatan nelayan menjadi faktor penting agar infrastruktur yang dibangun dapat digunakan secara efektif.

*Tanjung Kasuari Masuk Sembilan Lokasi KNMP di Kota Sorong*

Di Kota Sorong, Tanjung Kasuari menjadi salah satu lokasi pengembangan KNMP bersama delapan kelurahan lainnya, yakni Rufei, Doom Barat, Remu Selatan, Doom Timur, Raam, Soop, Malawei dan Saoka.

Pemerintah Kota Sorong pada Juli 2026 melaporkan sebagian besar lokasi telah memasuki tahap pelaksanaan pekerjaan.

Untuk Saoka, pemerintah masih menghadapi persoalan penolakan dari sebagian masyarakat dan tokoh adat serta menyiapkan langkah musyawarah dan alternatif lokasi apabila diperlukan.

Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim menyebut pembangunan KNMP diarahkan untuk memperkuat sektor perikanan dan ketahanan pangan daerah.

“Pemerintah Kota Sorong terus mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor perikanan dan ketahanan pangan di daerah,” kata Anshar.

Masuknya Tanjung Kasuari dalam pengembangan KNMP membuat kebutuhan nelayan di kawasan tersebut menjadi bagian penting dalam melihat efektivitas program. Fasilitas yang dibangun idealnya memiliki hubungan langsung dengan aktivitas produksi, pendaratan, penyimpanan dan pemasaran hasil tangkapan.

*KNMP Mulai Didorong Terhubung dengan Koperasi dan Pasar*

Perkembangan terbaru pada 25 September 2026 menunjukkan pengelolaan KNMP mulai diarahkan pada penguatan kelembagaan dan kegiatan ekonomi.

KKP menggandeng Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan serta Badan Pengaturan BUMN untuk mengelola dan mengoperasionalkan KNMP. KKP menyebut sinergi tersebut ditujukan agar infrastruktur KNMP dikelola secara profesional, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat langsung bagi nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan KNMP juga diarahkan untuk terhubung dengan koperasi sebagai pihak yang dapat menyerap hasil tangkapan nelayan.

“KNMP ini bagian dari unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), salah satunya yang akan menjadi offtaker hasil tangkapan nelayan, karena infrastruktur sudah kami siapkan,” ujar Trenggono.

Kerja sama tersebut mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan koperasi, pengembangan usaha, peningkatan daya saing serta pemberdayaan kemitraan koperasi di sektor kelautan dan perikanan.

Selain itu, PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) mendapat penugasan bersama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam pengelolaan dan operasionalisasi KNMP, termasuk penyusunan rencana bisnis, rencana kerja operasional serta pengembangan usaha dan perluasan akses pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

*Dari BBM hingga Pasar, Ekosistem Nelayan Perlu Terhubung*

Pengalaman nelayan seperti Lajusto menunjukkan bahwa biaya operasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi usaha penangkapan ikan.

Kebutuhan BBM dalam jumlah besar harus dihitung bersama kebutuhan es, perbekalan, perjalanan, kondisi laut serta potensi hasil tangkapan.

Pada sisi lain, harga ikan juga dapat berubah sehingga pendapatan kotor tidak selalu menggambarkan pendapatan bersih yang diterima nelayan.

Dalam konteks tersebut, KNMP dapat dipandang sebagai salah satu bagian dari ekosistem pendukung.

Kemudahan akses BBM, fasilitas pendaratan, penyediaan es, penyimpanan hasil tangkapan dan akses pasar perlu berjalan secara beriringan.

KKP sendiri menyebut pembangunan KNMP diarahkan untuk memperkuat produksi perikanan dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi nelayan.

Pemerintah juga menyatakan pembangunan KNMP akan terus berlanjut hingga 2029 dengan sasaran ribuan desa nelayan di Indonesia.

Untuk Sorong, tantangannya adalah memastikan pembangunan di lokasi seperti Tanjung Kasuari tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur.

Fasilitas tersebut perlu memiliki tata kelola yang jelas, mudah digunakan nelayan dan terhubung dengan rantai usaha dari laut hingga pasar.

Dengan demikian, persoalan BBM dan mutu hasil tangkapan dapat ditempatkan dalam satu rangkaian kebutuhan.

Nelayan membutuhkan bahan bakar untuk mencapai wilayah tangkap, fasilitas untuk menjaga ikan setelah diperoleh, serta saluran pemasaran yang memungkinkan hasil tangkapan memiliki nilai ekonomi yang optimal.

Pada akhirnya, keberhasilan KNMP di Sorong akan sangat bergantung pada bagaimana fasilitas yang dibangun benar-benar dioperasionalkan dan disesuaikan dengan kebutuhan nelayan di lapangan.

Bukan hanya membangun kawasan, tetapi memastikan ekosistem pendukungnya berjalan dari *BBM, pendaratan, rantai dingin hingga pasar