JAKARTA- Sorotan mengenai dugaan besarnya keuntungan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memunculkan perdebatan publik.
Isu tersebut berkembang setelah sebuah unggahan di media sosial X mengklaim seorang pengusaha memiliki 27 SPPG dan mengalami peningkatan kondisi ekonomi.
Di sisi lain, beredarnya video anak-anak di Kampung Bibikem, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang menggunakan air keruh untuk kebutuhan sehari-hari turut memicu kritik mengenai prioritas anggaran dan pemerataan pembangunan.
Dua persoalan tersebut kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan MBG.
Sebagian netizen mempertanyakan transparansi keuntungan mitra pengelola dapur, sementara kondisi anak-anak di Papua memunculkan tuntutan agar pemerintah tidak mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
Namun, penilaian terhadap program berskala nasional ini perlu dilakukan dengan membedakan klaim yang belum terverifikasi, mekanisme pembiayaan, serta persoalan infrastruktur yang memang membutuhkan penanganan konkret.
Klaim mengenai kepemilikan 27 SPPG dan peningkatan aset pengelolanya tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keuntungan berlebihan atau penyimpangan anggaran.
Dalam pengelolaan SPPG, terdapat sejumlah komponen yang harus diperhitungkan, mulai dari pendapatan atau alokasi dana program, pembelian bahan pangan, biaya operasional, investasi fasilitas, pemeliharaan peralatan, hingga insentif layanan. Karena itu, besarnya dana yang dikelola tidak dapat langsung disamakan dengan keuntungan bersih yang diterima mitra.
Perspektif tersebut juga pernah dijelaskan Badan Gizi Nasional (BGN) ketika menanggapi perdebatan mengenai estimasi pendapatan mitra SPPG.
Dalam siaran pers pada 25 Februari 2026, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menjelaskan bahwa angka Rp1,8 miliar yang beredar merupakan estimasi pendapatan kotor maksimal sebelum dikurangi investasi, penyusutan aset, dan biaya operasional lainnya.
Ia menegaskan, “Program MBG dirancang untuk menjamin kesiapsiagaan fasilitas dan mutu layanan, bukan untuk memberikan keuntungan berlebih kepada mitra.”
Dengan demikian, penilaian terhadap keuntungan pengelola perlu didasarkan pada struktur pembiayaan dan laporan keuangan, bukan hanya penampilan aset pribadi.
Untuk memperkuat pengawasan, BGN kemudian melakukan penyesuaian mekanisme pembiayaan SPPG. Berdasarkan kebijakan yang diumumkan pada 3 November 2026, biaya operasional dapur dibatasi maksimal Rp3.000 per penerima manfaat.
Penghitungan tersebut didasarkan pada jumlah riil penerima manfaat yang dilayani masing-masing SPPG.
Kebijakan ini menggantikan mekanisme sebelumnya yang menggunakan perhitungan biaya operasional berdasarkan pengeluaran aktual tanpa plafon.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efisien dan tetap sesuai dengan pagu yang ditetapkan.
“Dengan adanya mekanisme ini, biaya operasional dapur dapat dihitung berdasarkan jumlah riil penerima manfaat,” ujar Tysa dalam keterangan resmi BGN.
Kebijakan tersebut juga menegaskan bahwa komponen kendaraan distribusi tidak lagi diperhitungkan sebagai biaya operasional karena penyediaannya menjadi kewajiban mitra.
Selain pembatasan biaya operasional, BGN menerapkan skema insentif fasilitas SPPG sebesar Rp2.000 per porsi mulai 5 Oktober 2026.
Penyesuaian ini mengubah mekanisme sebelumnya yang memberikan insentif tetap Rp6 juta per hari kepada setiap SPPG tanpa mempertimbangkan perbedaan jumlah penerima manfaat.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa pemberian insentif kini disesuaikan dengan jumlah makanan yang benar-benar dibagikan. “Kami kembalikan menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat,” ujarnya.
Dalam skema tersebut, alokasi Rp2.000 merupakan bagian dari pagu Rp15.000 untuk penerima manfaat, bersama Rp10.000 untuk makanan dan Rp3.000 untuk operasional.
Besaran alokasi makanan juga perlu dibaca sesuai kategori porsi dan ketentuan pembiayaan yang berlaku.
Pengaturan pembiayaan tersebut tetap harus disertai pengawasan terhadap praktik yang berpotensi merugikan penerima manfaat.
BGN sebelumnya mengingatkan mitra agar tidak melepaskan tanggung jawab terhadap operasional dapur, tetapi juga tidak mengintervensi keputusan teknis yang menjadi kewenangan pengelola dan ahli gizi.
Pengawasan diperlukan untuk mencegah mark-up harga bahan baku, permainan harga pemasok, pengaturan menu demi menekan biaya secara tidak wajar, hingga penggunaan bahan pangan yang tidak memenuhi standar. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, pemeriksaan dan audit harus dilakukan, disertai tindakan sesuai ketentuan.
Di luar persoalan pembiayaan, MBG juga memiliki potensi membentuk aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dapat membuka pasar bagi petani, peternak, pedagang pasar, pemasok bahan makanan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Keterlibatan pelaku ekonomi lokal penting agar manfaat program tidak hanya berhenti pada penyaluran makanan, tetapi turut menciptakan permintaan terhadap hasil produksi masyarakat. BGN sendiri telah menegaskan bahwa SPPG tidak boleh menolak pasokan dari UMKM, petani, dan peternak kecil.
Meski demikian, dampak ekonomi tersebut tetap perlu diukur melalui keterlibatan pemasok lokal, penyerapan tenaga kerja, dan keberlanjutan usaha, bukan sekadar klaim manfaat.
Sementara itu, persoalan akses air bersih di Papua Selatan menjadi perhatian setelah video siswa SD YPPK Bibikem di Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, yang membawa dan menggunakan air keruh dari waduk beredar di media sosial.
Kondisi tersebut diberitakan detikcom pada 13 November 2026. Guru sekolah, Stanislaus Tuba Ola, menjelaskan bahwa warga mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau berkepanjangan. Situasi itu juga berkaitan dengan tidak berfungsinya sumur bor yang sebelumnya pernah dimanfaatkan masyarakat.
Kapolsek Kimaam Ipda Sudarsono mengatakan sumur bor tersebut sebenarnya pernah menghasilkan air bersih.
Namun, fasilitas pompa tidak lagi berfungsi setelah panel surya yang digunakan untuk mengoperasikannya diduga dicuri. “Sudah ada sumur bor dan airnya bagus tetapi mereka punya cara kelola atau perawatannya, yang tidak ada solar sel untuk mesin pompa dicuri sehingga tidak berfungsi,” kata Sudarsono kepada detikcom.
Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas.
Pengamanan aset, pemeliharaan, dan pengelolaan oleh masyarakat maupun pihak terkait juga menentukan apakah sarana tersebut dapat terus dimanfaatkan.
Merespons kondisi di Bibikem, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menyatakan akan menugaskan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk turun langsung memeriksa kondisi masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan penanganan.
“Ya, nanti segera kita tugaskan dinas terkait untuk mengecek ke lapangan,” kata Apolo, sebagaimana diberitakan Bataspapua.com pada 12 November 2026.
Ia juga menjelaskan bahwa karakteristik geografis Papua Selatan yang didominasi kawasan berlumpur menjadi tantangan dalam penyediaan air bersih karena sumber air permukaan seperti rawa dan sungai umumnya memiliki tingkat kekeruhan tinggi.
Pemerintah daerah membuka peluang meminta dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas pengolahan air dengan kapasitas lebih memadai.
Upaya penyediaan air bersih juga disampaikan Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui sejumlah program di kampung lain.
Dalam kunjungan ke Kampung Ihalik, Distrik Kaptel, Kabupaten Merauke, pada 16 Mei 2026, Apolo menyatakan pemerintah provinsi akan membantu pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, termasuk fasilitas kesehatan setempat.
Sementara itu, di Kampung Rawasari, Distrik Malind, Gubernur Apolo telah meninjau fasilitas sumur bor yang dibangun pemerintah pada 30 Juli 2026.
Tokoh masyarakat setempat menyampaikan bahwa air dari sumur tersebut jernih dan tidak asin, tetapi kebutuhan warga masih memerlukan tambahan titik sumur.
Kedua contoh tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah, meskipun realisasi dan jangkauan layanan tetap harus dipastikan melalui pemantauan berkelanjutan.
Pada saat yang sama, perluasan MBG di Papua juga membutuhkan perhatian khusus agar anak-anak di wilayah pedalaman tidak tertinggal.
Badan Gizi Nasional pada 4 Oktober 2026 meluncurkan 13 SPPG di Provinsi Papua, dengan 10 unit berada di wilayah 3T dan tiga lainnya di wilayah non-3T.
Direktur Penyediaan dan Penyaluran BGN Wilayah II Nurjaeni menyebutkan bahwa secara keseluruhan terdapat 36 SPPG di wilayah Papua Raya yang dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program.
Ia juga menyatakan pengawasan kelayakan SPPG akan diperketat, termasuk setelah muncul sejumlah kasus keracunan makanan. BGN mencatat empat SPPG di Provinsi Papua telah ditutup permanen karena dinilai tidak layak beroperasi.
Dukungan pemerataan juga disampaikan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Dalam peluncuran dua dapur SPPG di Merauke pada 2 Oktober 2026, Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otonomi Khusus Papua Selatan, Soleman Jambormias, meminta agar pelayanan MBG diperluas hingga kampung-kampung yang sulit dijangkau.
Ia menegaskan, “Anak-anak kita di kampung-kampung dan sekolah-sekolah yang berada jauh dari pusat kota masih sangat membutuhkan dukungan makanan bergizi.”
Pemerintah daerah juga mengingatkan pengelola dapur untuk menjaga kualitas, kebersihan, keamanan, serta standar pengolahan makanan agar program tidak hanya mengejar perluasan jumlah penerima manfaat, tetapi juga menjamin keselamatan anak-anak.
Sorotan mengenai keuntungan SPPG dan kondisi air bersih di Papua pada akhirnya perlu ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab pembangunan yang lebih luas.
Pemenuhan gizi anak tidak seharusnya dipertentangkan dengan penyediaan air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan karena seluruhnya merupakan kebutuhan dasar yang saling berkaitan.
Pemerintah perlu memastikan anggaran MBG dikelola secara transparan dan akuntabel, sementara persoalan air bersih di wilayah pedalaman ditangani melalui pembangunan yang tepat sasaran, pemeliharaan infrastruktur, serta pengawasan aset. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah dapur atau porsi makanan yang disalurkan, tetapi juga dari kualitas layanan, pemerataan manfaat, dan dampak nyata bagi masyarakat.
Dengan pengawasan publik dan evaluasi berkelanjutan, MBG dapat berjalan seiring dengan percepatan pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga anak-anak di Papua maupun wilayah lain memperoleh gizi yang layak sekaligus lingkungan hidup yang sehat.

0Komentar