JAKARTA– Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang meminta penurunan bunga kredit ultra mikro PNM Mekaar dari 24 persen menjadi di bawah 9 persen ramai menjadi perbincangan di media sosial. 

Kebijakan yang disebut sebagai bagian dari langkah pro ekonomi rakyat itu memunculkan beragam respons publik, termasuk narasi yang menyebut penurunan suku bunga dapat memicu inflasi hingga melemahkan nilai tukar rupiah.

Namun, sejumlah pengamat menilai narasi tersebut muncul akibat kesalahpahaman publik dalam memahami konteks kebijakan yang sebenarnya diumumkan pemerintah.

Pasalnya, kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo bukan terkait penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate, melainkan penurunan bunga kredit ultra mikro untuk masyarakat kecil penerima program PNM Mekaar.

*Penurunan Bunga PNM Mekaar Dinilai Berbeda dengan Kebijakan Moneter BI*

Di media sosial, potongan video pidato Presiden Prabowo banyak disebarkan tanpa penjelasan utuh mengenai konteks kebijakan. 

Akibatnya, muncul framing seolah pemerintah sedang mengubah kebijakan moneter nasional secara agresif.

Padahal, program yang dibahas merupakan skema pembiayaan ultra mikro bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat prasejahtera dengan nilai pinjaman sekitar Rp2 juta hingga Rp10 juta.

Pengamat menilai menyamakan penurunan bunga kredit ultra mikro dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia merupakan kesimpulan yang keliru.

Suku bunga acuan BI Rate merupakan instrumen moneter yang digunakan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas rupiah, dan mengatur likuiditas ekonomi nasional. 

Sementara bunga PNM Mekaar adalah bunga pinjaman mikro yang masuk dalam kebijakan pembiayaan sektor UMKM dan ekonomi kerakyatan.

Karena itu, narasi bahwa kebijakan tersebut otomatis memicu inflasi dan menghancurkan rupiah dinilai tidak didukung pemahaman ekonomi makro yang utuh.

*Kebijakan Pro Ekonomi Rakyat dan Akses Pembiayaan UMKM*

Presiden Prabowo sebelumnya menyoroti tingginya bunga pinjaman yang diterima masyarakat kecil dibanding kelompok usaha besar.

Menurutnya, pelaku usaha ultra mikro selama ini bisa dikenakan bunga hingga 24 persen, sementara korporasi besar memperoleh akses kredit dengan bunga satu digit.

Kondisi tersebut dinilai menciptakan ketimpangan akses pembiayaan yang membebani masyarakat kecil.

Karena itu, pemerintah mendorong penurunan bunga PNM Mekaar sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi rakyat dan membantu UMKM berkembang tanpa harus terjebak pinjaman berbunga tinggi maupun praktik rentenir.

Program PNM Mekaar sendiri selama ini menyasar perempuan prasejahtera dan pelaku usaha ultra mikro di berbagai daerah.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap masyarakat kecil memiliki akses pembiayaan yang lebih ringan sehingga mampu meningkatkan produktivitas usaha dan daya tahan ekonomi keluarga.

*Pelemahan Rupiah Lebih Dipengaruhi Faktor Global*

Di sisi lain, pengamat juga menilai mengaitkan langsung kebijakan kredit ultra mikro dengan pelemahan rupiah merupakan penyederhanaan berlebihan.

Pergerakan nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan terakhir lebih banyak dipengaruhi dinamika ekonomi global seperti penguatan dolar Amerika Serikat, tingginya suku bunga The Federal Reserve, konflik geopolitik Timur Tengah, ketidakpastian pasar internasional, hingga arus modal keluar (*capital outflow*) dari negara berkembang.

Tekanan tersebut tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga mayoritas negara emerging markets di Asia dan kawasan lainnya.

Bank Indonesia sebelumnya juga menyampaikan bahwa tekanan terhadap rupiah masih relatif sejalan dengan tren pelemahan mata uang negara berkembang lainnya.

Karena itu, menghubungkan program kredit ultra mikro PNM Mekaar dengan anjloknya rupiah dinilai tidak memiliki dasar kuat dalam indikator ekonomi makro.

*Narasi Media Sosial Dinilai Perlu Disikapi Lebih Kritis*

Analis redaksi mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyikapi informasi ekonomi yang beredar di media sosial, terutama unggahan anonim yang hanya menampilkan potongan video tanpa konteks lengkap.

Pasalnya, isu ekonomi dan kebijakan moneter memiliki mekanisme yang kompleks dan tidak bisa disimpulkan hanya dari satu kebijakan sektoral.

Kebijakan penurunan bunga PNM Mekaar dinilai lebih tepat dipahami sebagai langkah keberpihakan pemerintah terhadap UMKM dan masyarakat kecil dalam memperluas akses pembiayaan murah.

Dengan akses kredit yang lebih terjangkau, pemerintah berharap pelaku usaha ultra mikro dapat berkembang lebih cepat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.

Di tengah derasnya arus informasi digital, literasi publik mengenai perbedaan kebijakan moneter dan program pembiayaan rakyat dinilai menjadi penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh framing yang menyesatkan maupun kesimpulan prematur terkait kondisi ekonomi nasional.