JAKARTA– Narasi mengenai meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), pengangguran, dan kekhawatiran terhadap beban pajak semakin ramai diperbincangkan di ruang publik. 

Data PHK sepanjang 2025 yang mencapai puluhan ribu pekerja serta target penerimaan pajak negara tahun 2026 yang meningkat turut memunculkan persepsi bahwa tekanan ekonomi masyarakat semakin berat.

Namun di tengah berbagai kekhawatiran tersebut, pemerintah menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi nasional tetap difokuskan pada penciptaan lapangan kerja, penguatan investasi, serta menjaga daya beli masyarakat tanpa menambah beban pajak baru.


*Hilirisasi dan Program Prioritas Jadi Motor Penciptaan Lapangan Kerja*


Pemerintah saat ini tengah menggenjot berbagai program strategis untuk memperluas kesempatan kerja.

Salah satu fokus utama adalah hilirisasi industri yang diyakini mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa hilirisasi merupakan jalan penting untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

"Saya ingin hilirisasi. That's the only way. Kita tidak boleh ekspor bahan mentah lagi. Kita harus mengolah bahan mentah itu menjadi turunan-turunan produk industri yang bernilai tinggi," kata Prabowo dalam keterangannya yang dikutip berbagai media nasional.

Selain hilirisasi, pemerintah juga menjalankan berbagai program prioritas seperti pembangunan perumahan rakyat, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih, serta pembangunan infrastruktur ekonomi yang ditujukan untuk memperluas aktivitas produktif masyarakat.

Pemerintah juga telah menyiapkan 18 proyek hilirisasi prioritas pada 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp618 triliun. 

Program tersebut diproyeksikan mampu menciptakan sekitar 276 ribu lapangan kerja baru di berbagai sektor strategis.


*Pemerintah Targetkan Pengangguran Terus Menurun pada 2026*


Di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung, pemerintah tetap memasang target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2026.

Berdasarkan target yang tercantum dalam RAPBN 2026, tingkat pengangguran ditargetkan berada pada kisaran 4,44 hingga 4,96 persen.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memperluas kesempatan kerja melalui berbagai program pembangunan ekonomi.


"Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2026 ditargetkan terus turun," ujar Prabowo.


Target tersebut menunjukkan bahwa strategi ekonomi pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka makro, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan.

Para ekonom menilai tantangan ketenagakerjaan yang terjadi saat ini juga tidak terlepas dari perlambatan ekonomi global yang turut memengaruhi banyak negara. 

Karena itu, kondisi ketenagakerjaan perlu dilihat secara menyeluruh dan berbasis data, bukan hanya dari kasus PHK pada sektor tertentu.


*Purbaya Tegaskan Tidak Ada Pajak Baru Maupun Kenaikan Tarif Pajak*


Di sisi fiskal, pemerintah memastikan bahwa target peningkatan penerimaan negara pada 2026 tidak berarti akan ada penambahan jenis pajak baru ataupun kenaikan tarif pajak yang membebani masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah masih mengutamakan pemulihan daya beli dan pertumbuhan ekonomi.

 "Sebelum ada perbaikan daya beli yang signifikan, sebelum ada perbaikan ekonomi yang signifikan, kita tidak akan menerapkan pajak baru atau menaikkan rate dari pajak yang ada," tegas Purbaya Yudhi Sadewa.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat terkait target penerimaan pajak 2026 yang mencapai Rp2.357,7 triliun.

Pemerintah menegaskan bahwa peningkatan penerimaan negara akan ditempuh melalui optimalisasi administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan sistem digital perpajakan, serta penutupan berbagai potensi kebocoran penerimaan.


*Penerimaan Pajak Naik karena Aktivitas Ekonomi dan Perbaikan Sistem*

Kementerian Keuangan juga menilai peningkatan penerimaan pajak tidak selalu identik dengan kenaikan tarif pajak.

Menurut Purbaya, pertumbuhan penerimaan pajak pada kuartal I-2026 yang mencapai sekitar 20,7 persen mencerminkan aktivitas ekonomi yang tetap berjalan dan menunjukkan perbaikan.

"Hal ini mencerminkan juga perbaikan aktivitas ekonomi, serta semakin efektifnya implementasi Coretax," ujar Purbaya.

Implementasi sistem digital perpajakan melalui Coretax disebut menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan nasional.

Dengan sistem yang semakin terintegrasi, pemerintah berharap kepatuhan wajib pajak meningkat tanpa harus menambah tarif maupun menciptakan pungutan baru.


*Kemandirian Ekonomi Nasional Jadi Fondasi Indonesia Bangkit*

Berbagai program prioritas yang dijalankan pemerintah menunjukkan bahwa fokus kebijakan saat ini diarahkan pada penguatan sektor produktif dan penciptaan nilai tambah ekonomi nasional.

Hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur ekonomi, penguatan sektor perumahan, program MBG, serta pengembangan ekonomi desa menjadi bagian dari strategi besar menuju

*Kemandirian Ekonomi Nasional*.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan lapangan kerja.

Meskipun PHK masih terjadi pada sejumlah sektor, pemerintah menilai kondisi ekonomi nasional perlu dilihat secara lebih komprehensif. 

Berbagai program investasi, hilirisasi, dan penciptaan lapangan kerja yang sedang berjalan menjadi indikator bahwa upaya penguatan ekonomi nasional terus dilakukan.

Di saat yang sama, pemerintah juga memastikan tidak ada rencana penerapan pajak baru maupun kenaikan tarif pajak sebelum kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat menunjukkan perbaikan yang lebih kuat. 

Dengan kombinasi kebijakan tersebut, optimisme terhadap kebangkitan ekonomi Indonesia diharapkan tetap terjaga di tengah berbagai tantangan global yang masih berlangsung.