JAKARTA – Peneliti Senior Citra Institute, Efriza, mengapresiasi berbagai langkah yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam memperkuat upaya penanggulangan hoaks dan disinformasi di ruang digital. Menurutnya, strategi yang diterapkan pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Efriza mengatakan penguatan patroli digital yang dilakukan Komdigi merupakan langkah strategis untuk menghadapi penyebaran informasi palsu yang semakin masif di berbagai platform digital.

"Langkah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menangkal disinformasi patut diapresiasi. Penguatan patroli digital yang dilakukan menjadi strategi yang tepat untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan meminimalkan penyebaran hoaks di masyarakat," ujar Efriza.

Menurutnya, tantangan penyebaran disinformasi saat ini semakin kompleks, terutama dengan munculnya penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan konten manipulatif berbasis *deepfake*. Karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat sistem pengawasan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Selain patroli siber, Efriza juga menilai kolaborasi Komdigi dengan berbagai platform digital menjadi langkah penting dalam mempercepat penanganan konten yang mengandung hoaks maupun disinformasi.

"Patroli siber, kolaborasi dengan platform digital, pengawasan terhadap penyalahgunaan AI dan *deepfake*, serta pelibatan masyarakat merupakan instrumen penting untuk menjaga stabilitas ruang digital. Terobosan seperti ini memang dibutuhkan pada era perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat," katanya.

Ia menambahkan, keberhasilan penanganan disinformasi tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah menurunkan konten bermasalah, tetapi juga pada keberhasilannya membangun kepercayaan publik terhadap informasi resmi.

Karena itu, Efriza menilai upaya pemberantasan hoaks perlu terus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persepsi pembatasan terhadap kebebasan berekspresi.

"Komdigi semestinya membangun kepercayaan publik terhadap informasi resmi sekaligus memastikan bahwa kritik yang disampaikan masyarakat tetap mendapatkan ruang dalam kehidupan demokrasi," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perang melawan disinformasi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, peningkatan literasi digital menjadi faktor penting agar masyarakat mampu memilah informasi secara kritis sebelum membagikannya di media sosial.

"Pemberantasan disinformasi bukan hanya soal teknologi dan regulasi, tetapi juga membangun budaya literasi digital. Ketika masyarakat semakin kritis dan pemerintah konsisten menghadirkan informasi yang terbuka serta kredibel, ruang digital Indonesia akan menjadi lebih sehat dan kualitas demokrasi pun semakin kuat," tutup Efriza.