YOGYAKARTA – Kericuhan yang terjadi dalam forum diskusi bertajuk *Kopdar Bareng Mas Dar* di Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (15/6/2026), masih menjadi perbincangan publik. 

Acara yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono itu berakhir sebelum seluruh agenda dialog dapat diselesaikan.

Peristiwa tersebut memunculkan beragam penilaian. Sebagian pihak melihat aksi mahasiswa sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah, sementara pihak lain menilai penghentian forum justru menghilangkan kesempatan untuk memperoleh jawaban langsung dari para pejabat yang hadir.

Di tengah perdebatan yang berkembang, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah demokrasi hanya tentang menyampaikan kritik, atau juga tentang menjaga ruang dialog agar kritik tersebut mendapatkan respons secara terbuka?


*Kronologi Kericuhan Diskusi Pejabat Negara di UGM*

Forum yang digelar di kawasan Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM awalnya berlangsung normal.

Sejumlah mahasiswa mengikuti jalannya diskusi yang mengangkat tema kebangsaan dan berbagai isu publik.

Namun situasi berubah ketika sejumlah peserta menyampaikan protes terkait berbagai kebijakan pemerintah.

 Massa kemudian bergerak mendekati panggung dan meminta dialog secara langsung dengan para narasumber hingga suasana menjadi tidak terkendali. 

Akibat kondisi yang semakin memanas, acara akhirnya dihentikan dan para pejabat dievakuasi dari lokasi. 

Dilansir inews.id, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengaku menyesalkan berakhirnya forum sebelum diskusi berlangsung secara tuntas.

"Seharusnya kita bisa berdialog dengan sehat dan lancar. Saya mau kok berdiskusi dengan mahasiswa. Tapi tadi sayangnya kondisinya sudah tidak kondusif," kata Budiman Sudjatmiko. 

Budiman bahkan menyatakan dirinya sebenarnya tidak keberatan tetap berada di lokasi untuk menemui mahasiswa.

"Saya sendiri sebenarnya tidak keberatan untuk tetap menemui mahasiswa di dalam gedung," ujarnya dilansir iNews.ID. 


*Kesempatan Dialog yang Berakhir Sebelum Tuntas*

Terlepas dari substansi kritik yang disampaikan mahasiswa, sejumlah pengamat menilai kehadiran pejabat pemerintah di kampus merupakan kesempatan yang relatif jarang terjadi.

Dalam forum seperti itu, mahasiswa memiliki ruang untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, hingga tuntutan secara langsung kepada pengambil kebijakan. Sebaliknya, pejabat publik juga memiliki kesempatan menjelaskan kebijakan yang selama ini dipersoalkan masyarakat.

Sudaryono juga menegaskan bahwa kehadiran mereka ke kampus bertujuan membuka ruang percakapan dengan mahasiswa.

"Kami datang dengan niat berdialog terbuka bersama mahasiswa," ujar Sudaryono dikutip dari Kompas. 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setidaknya terdapat upaya untuk membangun komunikasi langsung antara pemerintah dan mahasiswa di tengah meningkatnya kritik publik terhadap berbagai kebijakan nasional.

Karena itu, ketika forum berhenti sebelum sesi dialog berjalan optimal, publik kehilangan kesempatan untuk menilai secara langsung argumentasi kedua belah pihak.


*Demokrasi Kampus dan Pentingnya Adu Gagasan*

Di sisi lain, mahasiswa UGM memiliki alasan tersendiri mengapa mereka melakukan protes dalam forum tersebut.

Melalui pernyataan yang beredar di media sosial, Serikat Mahasiswa UGM menyebut mereka merasa terpancing oleh pernyataan narasumber yang mengajak publik menyampaikan kritik secara langsung daripada melalui media sosial.

"Kami terpantik ketika mereka bertiga di podium menantang publik untuk mengkritik secara langsung, bukan di sosial media," tulis Serikat Mahasiswa UGM.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kelompok mahasiswa dan pejabat pemerintah mengenai cara terbaik menyampaikan kritik.

Namun dalam tradisi akademik, perbedaan pandangan sejatinya menjadi bahan diskusi yang dapat dipertukarkan melalui argumentasi, data, dan debat terbuka.

 Kampus selama ini dikenal sebagai ruang tempat gagasan diuji, bukan semata-mata arena menunjukkan siapa yang paling kuat secara jumlah.

Karena itu, banyak pihak menilai kritik yang tajam tetap dapat disampaikan tanpa harus menghilangkan kesempatan dialog yang sedang berlangsung.


*Ketika Kritik dan Dialog Seharusnya Berjalan Bersama*


Demokrasi yang sehat tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, tetapi juga membuka kesempatan bagi pihak yang dikritik untuk memberikan penjelasan.

Prinsip ini penting karena publik berhak memperoleh informasi secara utuh sebelum membentuk penilaian.

Dalam konteks forum di UGM, kritik mahasiswa merupakan bagian sah dari kebebasan berekspresi. 

Namun pada saat yang sama, forum dialog juga menjadi mekanisme penting untuk menguji konsistensi, argumentasi, dan tanggung jawab pejabat publik atas kebijakan yang mereka jalankan.

Jika ruang dialog ditutup sebelum proses tersebut berlangsung secara lengkap, maka masyarakat berpotensi kehilangan kesempatan mendapatkan klarifikasi langsung mengenai isu-isu yang dipersoalkan.


*Kampus sebagai Ruang Akademik, Bukan Arena Polarisasi*

Kericuhan yang terjadi di UGM juga memunculkan refleksi lebih luas mengenai masa depan budaya diskusi di perguruan tinggi.

Dalam iklim demokrasi yang sehat, kampus berfungsi sebagai tempat pertukaran gagasan yang terbuka, termasuk terhadap pandangan yang tidak populer sekalipun.

 Perbedaan sikap politik, kritik terhadap pemerintah, maupun ketidaksetujuan terhadap narasumber tertentu seharusnya tidak menghilangkan tradisi dialog yang menjadi fondasi kehidupan akademik.

Sebaliknya, forum-forum kampus justru dapat menjadi ruang untuk menguji kebijakan pemerintah secara langsung melalui pertanyaan kritis, sanggahan berbasis data, serta debat yang terbuka dan rasional.

Peristiwa di UGM menunjukkan bahwa tantangan demokrasi tidak hanya terletak pada keberanian menyampaikan kritik, tetapi juga pada kemampuan semua pihak untuk mendengarkan, merespons, dan mempertahankan ruang dialog di tengah perbedaan pandangan.

Pada akhirnya, demokrasi tidak diukur dari siapa yang paling keras bersuara atau siapa yang berhasil menghentikan forum.

 Demokrasi yang matang justru terlihat ketika kritik dapat disampaikan secara terbuka, pejabat bersedia menjawab secara langsung, dan publik diberi kesempatan menilai sendiri argumentasi dari kedua belah pihak.

 Dalam konteks itulah, menjaga ruang dialog menjadi sama pentingnya dengan menjaga kebebasan untuk mengkritik.